Kasus korupsi di dua kementerian ikut memperburuk citra kabinet
Popularitas Kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) –Boediono kian merosot di mata publik. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet menunjukkan tren yang menurun menjelang dua tahun jalannya pemerintahan SBY-Boediono.
Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, pada Januari 2010 saat pemerintahan SBY-Boediono baru berusia 100 hari, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kabinet SBY-Boediono berada di angka 52,3%. Pada September 2010 ketika pemerintahan sudah berjalan selama satu tahun, tingkat kepuasan tersebut menurun di angka 46,5%.
Tren penurunan tersebut berlanjut menjelang dua tahun berjalannya pemerintahan SBY-Boediono. Hasil survei LSI terbaru menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kabinet SBY-Boediono berada di angka 37,7 %. Sehingga dalam waktu kurang dari dua tahun saja terhitung sejak 100 hari jalannya pemerintahan SBY-Boediono, popularitas kabinet terjun bebas sebanyak 15%. Survei LSI itu dilakukan pada tanggal 5-10 September 2011 dengan mewawancarai 1200 responden dari 33 propinsi menggunakan metode multistage random sampling.
Kontribusi turunnya popularitas kabinet SBY-Boediono bersumber dari para menterinya sendiri. Kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menyeret Menpora Andi Alfian Mallarengeng, dan kasus serupa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang menyeret Menakertrans Muhaimin Iskandar paling andil dalam merosotnya popularitas kabinet SBY-Boediono.
Meski proses hukum yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan keterlibatan keduanya, tetapi gencarnya pemberitaan kasus korupsi di dua kementerian tersebut selama beberapa bulan terakhir secara tidak langsung ikut mempengaruhi persepsi publik terhadap kabinet.
Hal lain yang ikut berkontribusi merontokkan popularitas kabinet adalah kinerja beberapa menteri yang dinilai tidak berhasil sesuai terget dan tidak memuaskan publik. Dalam katergori ini Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mendapat sorotan karena kebijakan remisi koruptor yang dianggap tidak pro pemberantasan korupsi. Menakertrans Muhaimin Iskandar juga disorot karena gagal melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan mencuatnya pemberitaan pemancungan Ruyati, TKI di Arab Saudi.
Tak hanya dua hal itu, persoalan yang menyangkut wilayah pribadi menteri pun seperti isu perselingkuhan, poligami dan kesehatan juga ikut memberikan kontribusi bagi merosotnya popularitas kabinet SBY-Boediono.
Merosotnya popularitas kabinet SBY-Boediono sebanyak 15 %, dari 52,3% di 100 hari pertama pemerintahan menjadi hanya 37,7 % menjelang dua tahun berjalannya pemerintahan adalah warning bagi presiden. Presiden harus segera melakukan penataan kabinet kalau tidak ingin di sisa tiga tahun pemerintahannya, popularitas kabinet terus merosot di mata publik. Reshuffle menteri sebuah keharusan jika presiden tidak ingin jalannya pemerintahan terbebani oleh menteri yang bermasalah.