Tentang Perdebatan Dengan Redaktur Harian Nasional Itu

Kemarin siang (9/8), disela-sela jam kerja, saya sempat melongok milis Jurnalisme dimana saya menjadi anggotanya. Ada sebuah postingan berisi undangan konferensi pers Kongres HMI MPO ke-26. Karena postingan itulah, kemudian terjadi perdebatan sengit seperti ini :

– Muhammad AS <carpediem_ku@yahoo.com> menulis:

UNDANGAN PELIPUTAN
Kepada Yth.
Media Cetak dan Elektronik
Di Tempat
Perpecahan di Tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Siapa Berhak Menyandang Nama HMI
(Menyambut Kongres HMI-MPO ke-26 Jakarta, 12 – 18 Agustus 2007)
Siapakah
yang paling berhak menyandang nama HMI setelah organisasi mahasiswa
tertua di Indonesia ini pecah menjadi HMI DIPO dan HMI MPO di tahun
1986? Pertanyaan ini terus bergulir dan makin sengit setelah
masing-masing pihak mengklaim dirinya sebagai pewaris yang sah
menyandang nama HMI. Perpecahan di tubuh HMI bermula ketika di tahun
1980-an pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
keormasan memaksa semua organisasi massa menerima Pancasila sebagai
asas tunggal. Tak terkecuali HMI. HMI yang semula berasaskan Islam
dipaksa menerima asas tunggal sebagai satu- satunya asas. Buntutnya,
pada 1986 ketika Kongres HMI di Padang, Sumatera barat organiasi ini
pecah menjadi dua : HMI-DIPO dan HMI-MPO. Mereka yang menyepakati
pancasila sebagai asas HMI biasa disebut HMI DIPO karena berkedudukan
di jalan Diponegoro. Sementara HMI yang menolak, membentuk Majelis
Penyelamat Organisasi (MPO) HMI, yang kemudian dikenal dengan nama HMI
MPO.
Sejak tu kedua “HMI” ini berjalan sendiri-sendiri. HMI DIPO eksis dengan
gaya mereka yang dikenal dekat dengan birokrasi. Sementara HMI MPO
tumbuh menjadi gerakan underground dan sering dianggap sebagai anak
haram yang tak layak diakui negara. Akses sosial, politik dan hukum HMI
MPO dibatasi. Kini 21 tahun sudah terhitung sejak HMI pecah, dualisme
kelembagaan di tubuh HMI ini tetap bertahan dan masing-masing pihak
masih mengkalim dirinya sebagai pewaris nama HMI yang sah.
Kongres HMI MPO yang akan digelar di Jakarta pada 12 – 18 Agustus 2007
mendatang adalah moment penting untuk menegaskan kembali identitas
kelembagaan HMI MPO. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami
mengundang rekan-rekan pers untuk hadir meliput konferensi pers Kongres
ke-26 HMI MPO yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2007
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Darmint Cafe art-gallery Pasar Festival GF 08, Jl. Rasuna Said Kav 22C Jakarta.
Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam
Jl. Mesjid Baru No. 18 Pejaten
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Tlp/Fax : 021 – 7992750
*) Informasi lebih lanjut dan konfirmasi bisa menghubungi: Muhammad AS di 085880736785

– saya menulis:

Mas Muhammad, coba dikoreksi lagi, sepanjang sejarah hanya ada HMI MPO dan HMI (titik tanpa embel-embel). HMI DIPO itu tidak ada, krn embel-embel DIPO muncul karena HMI ini beralamat kantor di Jl.Diponegoro, Menteng.

– iwan sams <iwansams@jurnas.com >, menulis:

Tidak mas Reza.

Saya setuju dengan mas Muhammad. Perbincangan di kalangan aktivis selalu
menyebut HMI (titik tanpa embel-embel) dengan istilah HMI DIPO, untuk
membedakannya dengan HMI MPO.

HMI MPO juga kerap disebut (atau menyebut dirinya) sebagai HMI 1947 (mengacu
pada tahun kelahiran HMI di Yogyakarta). Kebetulan pula Yogyakarta adalah
basis terkuat HMI MPO.

– saya, menulis :

Kalau begitu, Mas Iwan harus bisa membedakan pula, mana bahasa perbincangan keseharian dengan bahasa resmi. Saya kira kita memahami, bahwa undangan konferensi pers tentunya bahasa resmi. Apalagi misalnya, ini adalah statemen organisasi yang dirilis resmi oleh Pengurus HMI MPO.

Tentunya kalau Mas Iwan bersandar pada logika bahasa keseharian, sebuah kontradiksi juga ketika di subject email, di awal isi undangan peliputan, juga dalam isi undangan, jelas-jelas tertulis Kongres HMI MPO. Namun dibagian akhir undangan, hanya ditulis Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, tanpa MPO nya. Lalu, ini HMI MPO atau HMI lain, atau HMI mana?. Saya kira, tidak semua orang secerdas seperti mas Iwan, bisa memahami kekeliruan itu.

-iwan sams <iwansams@jurnas.com >, menulis:

Boleh saya bertanya,

Apakah yang dimaksud dengan bahasa resmi itu ?
Resmi menurut apa, atau resmi menurut siapa ?

Kalau kami menulis soal ke-HMI-an di koran tempat kami bekerja dulu (grup Jawa Pos), maka kami selalu menulis lengkap : HMI-Dipo sebagai lawan dari HMI-MPO.

Mungkin waktu itu kami salah, tetapi sepanjang waktu itu, tidak ada editing dari redaktur dan juga tidak ada protes dari pembaca. Waktu itu tahun 1990-an, memang sudah lama sekali. Karena itu kami menganggap bahwa itu telah diterima oleh publik.

So, apakah yang dimaksud dengan bahasa resmi itu ? Kok jadi inget rezim bahasa ala Orde Baru ya?

Satu lagi : Anda aktivis HMI-Dipo ? Kalau begitu ya maafkan saya. Diskusi berhenti sampai disini.

Discuss Stop

Sejatinya saya ingin meneruskan perdebatan itu. Namun dia(iwan sams) telah meminta maaf, dan meminta diskusi ini dihentikan. Kalau begitu, dengan itikad baik pula saya harus menerima permintaan maafnya, dan mengurungkan niat membalas email lagi.

Apalagi, saya bukan tipe orang yang menggemari debat lewat milis: dunia maya dimana kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dan memang awalnya saya berharap respon komentar saya diberikan oleh pemosting email, atau (mungkin) anak-anak PB HMI MPO.

Lalu, kenapa yang mendebat adalah Iwan Sams?

Inilah hasil penelusuran saya, terbaru:

Iwan Sams, atau bernama lengkap Iwan Samariansyah adalah alumnus Fakultas Geografi UGM angkatan 1987. Kalkulasi saya, usianya sudah kepala tiga (35-an). Saya menemukan jejaknya sebagai salah seorang Dewan Redaksi Harian Glodok Standard. Iwan yang pernah “dipecat dengan hormat” dari Koran Jawa Pos sekitar tahun 2000 ini, sekarang menjadi salah seorang redaktur harian Jurnal Nasional – media yang kabarnya dibiayai Partai Demokrat dan atau SBY.

Saya pun menemukan jejaknya sebagai aktifis HMI MPO. Tarraaa...benar juga asumsi saya itu. Dia seorang kader HMI MPO di UGM. Maka dari itu, saya memaklumi semua reaksi keras dia. Sekaligus saya menemukan jawaban, kenapa sekelas redaktur harian berskala nasional mau meladeni debat saya.

Dan karena itulah, saya berinisiatif menyudahi debat ini. Hormat saya untuknya yang lebih senior daripada saya di dunia akademis –alumni UGM— juga di dunia jurnalis.

Rz, anti-perdebatan-rindu-perdamaian

Iklan

6 thoughts on “Tentang Perdebatan Dengan Redaktur Harian Nasional Itu

  1. Wah, saya tersanjung 🙂

    Waktu digoogle muncul perdebatan dengan Redaktur Harian Nasional itu. Hanya saja mesti ada yang diluruskan. Karena ada menggelitik dan membuat saya merasa lucu aja.

    Saya tidak minta maaf pada anda karena saya bersalah, terus anda maafkan. Saya minta maaf, karena mengajak diskusi orang yang keliru. Tentu saja.

    Saya kutipkan lagi : “Anda aktivis HMI-Dipo ? Kalau begitu ya maafkan saya. Diskusi berhenti sampai disini”.

    Ini maksud saya :
    Saya menebak anda sebagai aktivis HMI-Dipo. (Dan itu tidak anda jawab sampai detik ini).

    Kalau benar tebakan saya, maka berarti saya berdebat dengan orang yang keliru. Sampai kapanpun anda akan ngotot membenarkan pendapat anda soal istilah HMI-Dipo.

    Apalagi anda masih begitu muda. Nggak mengerti sejarah perpecahan HMI. Bila benar anda aktivis HMI-Dipo, ya, paling-paling tahunya yang belakang-belakang aja ….

    Saya ditemukan jejaknya sebagai HMI-MPO ? Hehehe, siapapun tahu saya lebih banyak aktif di Jamaah Shalahuddin UGM ketimbang bergelut di HMI-MPO.

    Pada jaman saya aktif sebagai mahasiswa, tidak ada HMI lain yang ada di UGM, cuma HMI 1947 saja. Saat itu usia anda mungkin masih SMP, atau malah mungkin masih SD.

    Tabik.

  2. Dengan hormat Mas Muhammad,

    Diskusi ini sebenar inspiratif. Saya Mas Muhammad menutupnya tidak elegence. Mas Muhammad tergoda dengan gairah untuk memenangkan sebuah diskusi. Karena godaan untuk terlihat menang maka Mas Muhammad menjadi kehilangan kenetralannya…

    Saya melihat sampeyan salah memaknai permintaan maaf Mas Iwan. Saya melihat Ybs bukan minta maaf ke anda. Saya memaknai ybs bersangkutan ingin mengakhiri diskusi. Nah, layaknya kesantunan intelektual maka wajar saat ingin mengakhir sesuatu seseorang perlu minta maaf terlepas bersalah atau tidak. Nah, seharus ini jangan dimaknai secara tendensius. Maknai saja secara normal.

    Bukankah itu sejatinya intelektual. Memaknai sesuatu secara normal tanpa tendensius…

    Sukses selalu buat anda…

    Ferizal Ramli

  3. Si Iwan samariansyah?….
    dia pernah jadi sekjen SM UGM pada era Muhammad Khoiri (alm)
    aktivis HMI MPO..??…kayaknya sih iya..he.,.he…
    kalo sampeyan aktivis apaan?

Komentar ditutup.